PSSI Berlakukan Budgeting Cap

Pemberlakuan budgeting cap atau batasan pengeluaran akan menjadi kecemasan peserta kompetisi mendatang. Klub-klub makin tertekan dengan kebijakan PSSI tersebut.
PSSI menetapkan klub di level 1 hanya diperbolehkan mengeluarkan uang sebesar Rp15 miliar selama semusim. Sementara klub di level 2 sebesar Rp8 miliar. Keputusan itu diprediksi akan menimbulkan respons negatif setelah kebijakan deposito dan salary cap ditentang klub Tanah Air.
Penentangan klub-klub Indonesia kemungkinan berlanjut, meski PSSI melunak mengenai kebijakan deposito dan salary cap. Deposito misalnya, kebijakan PSSI agar klub menyertakan dana maksimal senilai Rp5 miliar kini berubah, yakni klub bisa melengkapinya dengan bank garansi dan aset kekayaan.

Sementara salary cap yang dipatok senilai Rp500 juta kepada pemain lokal semusim. PSSI kini menyerahkan kebijakan kepada klub dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI). Apakah PSSI akan kembali melunak soal pembatasan pengeluaran, meski PSSI memiliki niat baik meluncurkan program tersebut?
Jawabannya mungkin akan segera direspons klub-klub. Anggota Eksekutif Komite PSSI Sihar Sitorus mengaku pemberian keputusan pembatasan pengeluaran itu bertujuan untuk membatasi keinginan klub-klub. Apalagi, saat ini tak ada sokongan dana dari APBD. Karena itu, pihaknya memberikan sanksi kepada klub-klub yang melanggar.
Jika ada klub mengeluarkan dana lebih dari Rp15 miliar, tak tanggung-tanggung pencabutan gelar jika klub juara. Sanksi itu adalah salah satu hukuman yang akan diterapkan PSSI. Hukuman lain adalah pengurangan poin di akhir musim, hingga sanksi mewajibkan klub menggunakan pemain muda pada musim selanjutnya.
”Budgeting cap tetap berlaku meski salary cap diserahkan kepada klub. Sekarang pintar-pintar klub mengatur keuangan mereka masing-masing. Sebab, jika ada klub yang melebihi budget-nya, akan ada hukuman penalti,” ungkap Komite Eksekutif (Exco) PSSI Sihar Sitorus.
Sihar memaparkan, pihaknya memiliki strategi agar kecurangan tidak dilakukan klub peserta. PSSI menyiapkan beberapa cara agar kecurangan bisa ditekan, seperti mewajibkan setiap peserta memberikan laporan keuangannya seusai putaran pertama dan akhir kompetisi.
Sejauh ini tahap pertama membuat klub menjadi profesional telah dilakukan PSSI. Program itu seiring berjalannya proses asistensi klub profesional di lima kota per Senin (15/8). Tahap selanjutnya PSSI akan melakukan verifikasi dokumen pada Selasa (23/8). Setelah itu klub-klub yang akan menempati level 1 atau level 2 akan diumumkan pada Kamis (25/8).
”Untuk legalitas, pengurusan PT wajib disampaikan ke Kemenkumham. Kami akan terus bekerja keras karena semua berkas harus ada di tangan AFC, 3 September mendatang,” tandas Sihar